Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Perlu Upaya Berkelanjutan

Bima,KabaroposisiNTB.Com--Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting TingkatKabupaten Bima Tahun 2020 Selasa (15/12) di Aula Hotel Lila Graha Kota Bima mengundag 100 peserta yang berasal dari pejabat Perangkat Daerah terkait,  Camat,  Kepala Desa, Para Kepala Puskesmas, Koordinator Gizi dan pengelola data gizi dari 21 Puskesmas Se-Kabupaten Bima.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Alamsyah SKM  dalam pengantarnya mengatakan, Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting dilaksanakan akhir tahun untuk melihat kinerja  penanganan stunting di masing-masing desa dan kecamatan. 

Dikatakan Alamsyah, sesuai data sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat  (ePPGBM), angka prevalensi stunting di Kabupaten Bima sudah mencapai dibawah standar nasional dengan capaian 20 persen. 

“Hal ini menunjukkan penanganan konvergensi dan inovasi berjalan baik dan mendapatkan Dana Insentif Desa (DID) namun perlu upaya berkesinambungan terkait apa yang harus dilakukan”. Tandasnya,Pada pertemuan yang dipandu Kasi Gizi Tita Masitha M.Si tersebut, Alamsyah menambahkan, terkait penanganan stunting, konvergensi tingkat kecamatan, aspek kelengkapan data masih perlu ditingkatkan.

"UPT Puskesmas harus mengetahui data dan menyampaikan kepada para Kepala desa dan camat, khususnya hal-hal apa yang harus dilakukan. Penanganan stunting bersifat multisektor dan multi dimensi, karena itu, jejaring hingga ke tingkat desa harus satu kata". Terangnya.

Pada sesi diskusi,  Kepala Bidang Perencanan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc yang menjadi salah seorang narasumber memaparkan materi Evaluasi Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Bima Tahun 2020 mengungkapkan beberapa indikator capaian penanganan stunting di tingkat kecamatan dan desa.  

"Mengacu pada data ePPGBM periode Februari 2020, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bima  masih tercatat 23,9%  dan angka ini  sudah jauh menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kiraran  40,8% Riskesdas 2013 dan 32,01% Riskesdas 2018".

Keberhasilan tersebut lanjut Raani ditopang oleh beberapa kegiatan penanganan  lintas program dan sektor  seperti pelaksanaan kelas gizi balita. Kegiatanainnya yang turut memberikan kontribusi yaituKelas gizi ibu hamil, sarangge gizi, gerakan jamban keluarga, gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), Program penyehatan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.  Disamping adanya sembilan dokumen dukungan regulasi daerah penanganan dan pencegahan Stunting di Kabupaten Bima.

Namun demikian lanjut Raani, masih terdapat sejumlah Faktor determinan penyebab masalah gizi di Kabupaten Bima  antara lain  tingkat Kepemilikan Kartu JKN/BPJS yang mencapai 47,3%, riwayat balita menderita kecacingan 35,6%  banyaknya anggota keluarga yang merokok (93,2%), dan riwayat ibu hamil Kekurangan Energi Kronis KEK yang mencapai angka 28,9% dan  balita memiliki riwayat penyakit penyerta sebanyak 11,7%.(KO.O1,Red)