PMB Minta BPK dan KPK Turun di Bima, Diduga Kuat Problem Sangat Banyak

Keterangan foto: Yasin Bajang dengan Tuntutannya.

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Persatuan Masyarakat Bolo (PMB) menggelar aksi demontrasi meminta BPK RI dan KPK turun di Bima. Pasalnya, diduga kuat banyak kejanggalan dari pengelolaan APBD, belum lagi maraknya dugaan suap ditengah rutasi mutasi pejabat beberapa waktu lalu. Aksi demo yang digelar PMB ini membuat macet hingga aktivitas lumpuh total selama beberapa jam, pada senin (27/9).

di Cabang bolo, Desa Bolo, kecamatan Madapangga, kabupaten Bima. Aksi demontrasi tersebut dikawal ketat anggota polres dan polsek Madapangga. 

Masa bergiliran menyampaikan orasinya yang dimana tuntutannya, disampaikan Abdian Rijal selaku Jendral Lapangan meminta BPK RI turun karena Diduga Penggunaan anggaran Covid-19 tahun 2020 ada indikasi kerugian negara.

Korlap aksi, Abdian Rijal mengatakan, dengan ada indikasi kerugian negara, maka dari itu kami meminta kepada Ketua KPK RI agar hadir di kabupaten Bima untuk menangis dan mengadili bupati Bima tetkait anggaran covid-19 yang sampai hari tak tau rimbahnya.

"Tangkap dan adili Bupati Bima karena diduga menyalahgunakan anggaran covid-19 tahun 2020," pinta Abdian Rijal.

"Persoalan ini harus diusus tuntas karena menyangkut keselamatan masyarakat kabupaten Bima pada umum," ungkapnya.

Selain itu, kata Anhar orator lainnya Meminta Kabid DIKDAS, PPK, proyek tehab SMP/SD agar dihentikan dan Evaluasi karena diduga bermasalah," tuturnya.

Anhar menegaakan, patut kami pertanyakan keberadaan angaran tersebut, kuat dugaan kami kongkalikong pemerintah daerah kabupaten Bima melalui dinas Dikbudpora.

"Atas hal ini, kami meminta bupati Bima agar menggantikan Kadis Dikpora Kabupaten Bima karena tidak mampu menjalankan tugasnya.

Orator lainnya, Yasin Bajang mengungkapkan dengan maraknya masalah di kabupaten Bima, kami Meminta Ketua KPK agar segera turun di kabupaten Bima pasalnya diduga kuat ada indikasi jual beli jabatan oleh Bupati Bima. 

Yasin bajang juga menegaskan, jikalau tuntutan kami hari ini tidak di indahkan oleh pemerintah kabupaten bima, maka kami akan lakukan geraka besar-besaran lagi.

"Gerakan kami murni menyuarakan aspirasi masyarakat, tidak ada satu setan binatang yang bisa menghalangi gerakan kami, maka halal darah kami untuk rakyat, dan lebih baik mati dari pada harus mudur dan tunduk kepada para kapitalisme," tegasnya.

Sambungnya, Coba dibayangkan Seorang Edy Muhlis selaku ketua komisi III, bukan rakyat jelata namun beliau adalah anggota lembaga DPRD kabupaten Bima yang menyampaikan Aspirasi masyarakat, kalau bukan dia palagi yang memperdulikan daerah ini.

"Edy Muhlis dibuili di media sosial sedangkan beliau menyuarakan aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat sesuai dengan di embannya," ujarnya.

Kata Yasin Bajang juga kepada siapa masyarakat harus mengeluh dewan aja kena imbas bahkan dianggap penyebar fitnah. Padahal kebenaran dari penyampaian dia itu bisa saja benar walahuallam. 

"ini pertanda daerah kita sangat bobrok dan diduga kuat korupsi meraja lela, belum lagi kekuasaan dipimpin dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme," ada buktinya ujar Yasin Bajang.

Pihak terkait belum bisa dikonfirmasi oleh awak media ini, hingga berita diturunkan.(KO.O4).