Anggaran Pengadaan Obat Vaksin Besar, Warga Bima Masih Nomor Buncit Ada apa?
Andrinsyah,SH selaku Direktur LSM Bima Coruption Watch menyayangkan hal ini.Pasalnya, dengan anggaran sebesar itu untuk pengadaan obat, vaksin tak mungkin kita masuk pada nomor Buncit (terakhir, red), kami ada datanya," tegasnya.
"Coba diingat ingat oleh kita, seharusnya Vaksin tahap II itu Desember sesuai jadwal di tahun 2021. Akan tetapi pantauan kita dilapangan banyak kendala karena kurang obat vaksin, itu keterangan dari beberapa Puskesmas yang ada," ungkap Andrinsyah.
Menjaga pertanyaan? lalu kemana anggaran sebesar Rp 4 Milyar lebih dalam pemanfaatan barang dan Jasa dari Maret-Desember 2021 untuk pengadaan obat, vaksin itu, tanya Andrinsyah,SH selaku Direktur LSM Bima Coruption Watch, Selasa (22/2).
"Volume pekerjaan satu paket dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Dengan pengadaan pagu anggaran sebesar itu untuk dinas kesehatan kuat dugaan bahwa pelaksanaan anggaran vaksin tahun 2021 tidak berjalan maksimal," imbuhnya.
Kata dia, Kami meminta kepada pihak BPK Prov NTB dan APH untuk memeriksa kadis kesehatan kaitan dengan pengadaan obat Vaksin tersebut," pintanya.
Ditambahkan lagi, apabila hal ini tak dituntaskan dalam waktu dekat akan kami laporkan," ancamnya.
Hingga berita ini diturunkan baik kadis dan k
APH belum bisa dikonfirmasi.(KO.O1)
No comments