Mori Hanafi diganti, Koalisi PTS Bima Dompu Sampaikan Surat Terbuka, Dul: Terlalu Jauh jajaran akademisi Masuk di Ranah Partai

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Beberapa hari ini terlihat melalui media sosial maupun di media online berita tentang pergantian MH sebagai pimpinan DPRD NTB. Berita dan narasi yang dibangun sudah tidak proporsional, berlebihan, tidak berdasarkan fakta dan menyesatkan. Demikian disampaikan Dul yang berprofesi sebagai pengacara, Rabu (27/4/22) . 

"Dalam organisasi apapun, yang namanya pergantian kepengurusan atau pergantian pimpinan adalah hal yang wajar, karena itu  harus disikapi dengan wajar, begitu pula yang terjadi pada Gerindra di NTB," ungkapnya.

Lalu ini, muncul Koalisi Kampus Swasta Bima Dompu menyampaikan surat terbuka atas pergantian Mori Hanafi ini juga menyesatkan. Kok bisa akademis begitu antusias masuk dalam ranah partai," imbuhnya. 

Disatu sisi berdasarkan informasi yang Ia terima, bahwa DPP partai Gerindra memandang setelah melakukan telaahan, analisis, evaluasi dan untuk kepentingan terbaik partai ( for the best interest of Gerindra) maka perlu dilakukan pergantian," tuturnya. 

"lagi pula secara historis MH sudah menjadi pimpinan sejak periode yang lalu, dan sekarang DPP telah mengambil keputusan untuk menggantikannya dengan kader yang lain, tidak ada yang personal dalam hal ini, yang ada adalah kepentingan partai dalam menyiapkan agenda dan kerja menyongsong momentun poltik yang akan datang," jelas Dul. 

Jadi Koalisi PTS Bima-Dompu harus paham dengan kondisi ini. Jangan Karena kedekatan atau hal lainnya, ikut terlalu dalam persoalan kebijakan partai. Pasalnya, Partai pasti memiliki AD/RT tersendiri begitu juga akademisi sama.

" Jadi jangan sampai membuat blunder untuk Mori Hanafi atas pernyataan itu," ungkapnya. 

Dikatakannya, menghadapi situasi terkini MH perlu memberikan klarikasi bahwa pergantian ini adalah biasa dan harus  menyampaikan secara jelas bahwa ia menerima sepenuhnya dan akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat meskipun tidak lagi sebagai pimpinan DPRD NTB, sekaligus menyampaikan kepada Timnya untuk mengakhiri polemik dan menerima realitas politik dan kebijakan yang telah diambil oleh DPP. (Marlin)