Pemdes, Melalui Operator Harus Mampu Maksimal Dalam Pendataan Warga diperkuat Musdes Untuk Program Bansos

Keterangan foto: Kabid RSPFM Dinas Sosial Kabupaten Bima Noor Hidayat, SE.

Bima,KabaroposisiNTB.Com--Pemerintah Desa harus maksimal dalam pendataan warganya dalam membantu program sosial diikuti Musdes. Dalam hal ini operator desanya dalam melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan tersusun (DTKS). Hal ini disampaikan kepala dinas sosial Tajuddin,SH l.,M.Si melalui Kabid Rehabilitasi sosial dan penanganan fakir miskin (RSPFM) Noor Hidayat,SE, di ruangan kerjanya, Senin (25/4). 

Kenapa Data Terpadu Kesejahteraan Susunan (DTKS) perlu dilakukan verifikasi dan validasi pihak desa ini  menyangkut bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan BPJS PBI," ujar Noor Hidayat. 

"Ia menegaskan agar Operator Desa harus verifikasi dan validasi dengan data warga dan diikuti Musdes desa. Pasalnya, berdasarkan keterangan mereka program bansos ini tidak akan diterima dobel dan akan merata bagi masyarakat," tambah Kabid RSPFM. 

Dikatakannya, apabila telah divalidasi oleh pihak desa kedepannya pihak dinas akan gampang diakses. Disisi lain, pihak dinas tak berhak mengganti penerima tanpa ada rekomendasi desa," katanya. 

''Hingga saat ini, telah 40 Desa yang melaksanakan musdes untuk Validasi dan verifikasi warga penerima bansos. Dan baru beberapa waktu lalu, Desa Waduwane kecamatan Woha juga telah melaksanakan Musdes," ucap Noor Hidayat. 

Pihaknya berharap ini diikuti semua desa di kabupaten Bima. Agar program Bansos ini dapat maksimal, dan tak ada lagi warga yang dobel mendapatkan bantuan. Tak lupa ia mengingatkan agar pihak desa mengandeng TKSK di tiap kecamatan agar datanya menjadi sempurna," harapnya.(Marlin)


No comments

Powered by Blogger.