Sekjen PGRI Pusat Dorong Pemda, Realisasikan SK Guru PPPK
DOMPU,KabaroposisiNTB.Com--Sekjen PGRI Pusat Drs.H.M.Ali H.Arahim M.Pd, menghimbau agar pemerintah Daerah segera merealisasikan SK guru PPPK, dalam rangka mengatasi kekurangan guru, khususnya guru terpencil terbelakang dan tertinggal.
"Berdasarkan ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 28 THN 2021, tentang pengisian Kota dan Kabupaten Kota pengangkatan guru melalui formasi pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK), untuk pengadaan jabatan fungsional guru, pada dinas instansi pemerintah Daerah pada tahun 2021, yang mendapat persetujuan BKN," ini harus segera dilaksanakan Pemda, ungkap H.M.Ali H.Arahim.
"Adapun kawasan terbelakang dan tertinggal di kabupaten Bima meliputi kecamatan Tambora, Donggo, Soromandi, Wawo,Wera, dan Parado, sementara Kabupaten Dompu diantaranya Kecamatan pekat , Manggelewa, yakni SD P. Bajo, Kempo, SDN 18, Kempo SD 19, SD 20 dan SDN no 21 Kempo, Dusun Tompo Jaya Lereng Gunung Tambora Kecamatan Kempo Kab.Dompu NTB," tutur Pria Asal Desa Bolo ini.
Dalam hal ini, Ia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Bupati Dompu dan wakil Bupati Dompu, Bupati Bima dan wakil Bupati Bima, harus berani melakukan terobosan untuk mengangkat guru PPPK, Disisi lain anggaran APBN telah tersedia," Papar Sekjen PGRI Pusat, Sabtu (28/5/22).
Sementara itu, Bagi pengangkatan guru PPPK, melalui kementerian Agama sangat sulit, hanya saja sekitar 49 ribu calon guru PPPK, se-Indonesia, bagi adik adik yang bertugas di Desa terpencil dan desa tertinggal melalui kementerian Agama mohon sabar dulu," ujarnya.
Kepala BKD dan PSDM, menyikapi kekurangan guru dan terlambatnya realisasi SK guru PPPK, melalui Kepala BKD dan PSDM, Kabupaten Dompu Drs.Arismunandar mengatakan guru PPPK, masih dalam taraf proses perbaikan data, ujar Arif Munandar.
"Bagi guru PPPK, yang lolos bahan di harapkan agar segera ditugaskan, dalam rangka mengatasi kekurangan guru insyallah dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti," tegasnya.
Ditambahkannya lagi, Apabila tidak terpenuhi tuntutan PGRI akan menghambat dunia pendidikan," terang Arismunandar.(RED)
No comments