Diduga Banyak Masalah, PMB Minta KPK Turun di Bima

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Aliansi mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Bolo (PMB) kecamatan Madapangga,  menyorot dan menduga banyak sekali persoalan di Kabupaten Bima saat ini. Akibat kondisi itu, Aliansi PMB ini akan turun aksi dan mengancam memblokir jalan apabila permintaan mereka tak diindahkan. 

Seperti tertuang berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, maka kami dari Persatuan Masyarakat Bolo (PMB) akan melakukan aksi dimana tuntutannya yakni Diduga penggunaan anggaran Covid-19 hasil temuan BPK RI ada indikasi kerugian Negara," ujar Abdian Rijal Pahlawan Selaku Korlap Aksi. 

Kata dia lagi, sesuai tuntutan yang kami ajukan,Kami meminta KPK turun di Bima segera tangkap dan adili Bupati Bima karena diduga menyalah gunakan anggaran Covid-19 tahun 2020," imbuhnya. 

Sementara itu, Yasin Bajang menegaskan juga tuntutan lainnya yang akan disuarakan yakni meminta kepada Kabid Dikdas/PPK proyek Rehab dan bangun baru SMPN,SDN untuk dihentikan dan dievaluasi karena diduga bermasalah," terangnya. 

"Selain itu, Permintaan lainnya meminta Bupati Bima agar menganti Kadis Dikbudpora untuk diganti karena diduga tak mampu menjalankan tugas dengan baik," sebut Yasin. 

Sambung Yasin, permintaan terakhir kami selaku PMB meminta kembali KPK agar turun ke Bima dan mengadili Bupati Bima karena diduga kuat ada indikasi jual beli jabatan yang dilakukan paska rutasi mutasi lalu," jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Aksi akan dilakukan Kamis (23/9) lusa dan yang bersangkutan yang diduga belum bisa dikonfirmasi apalagi pihak KPK.(KO.O4)