Politisi PDI Perjuangan Soroti Cara Kepemimpinan Wali Kota Bima yang Suka "Punggungi" Rakyat
Saat itu, Wali Kota dan beberapa kerabatnya duduk di atas kursi dan rakyatnya duduk di lantai. Sungguh, potret pemimpin yang tak ubahnya meniru penguasa ala kerajaan di masa kuno.
Menyikapi fenomena cara kepemimpinan Wali Kota Bima. Politisi muda PDI Perjuangan Kota Bima Wahyudin Adiansyah meminta Wali Kota Bima tidak memunggungi rakyat saat bertemu.
"Sebaiknya, jika ada rakyat yang datang ke kediaman terima mereka dengan sebaiknya. Jadikan rakyat sebagai Raja. Jangan dibalik," ungkapnya.
Yudi, sapaan akrabnya menegaskan, rumah pribadi Wali Kota yang disewa menjadi rumah dinas kurang tepat jika dijadikan agenda rutin dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, mengundang delegasi masyarakat dari kelurahan ke kelurahan sepertinya yang sering terjadi di kediaman Wali Kota Bima tak sesuai juga dengan janji politiknya lalu.
"Kota Bima ini kan punya kantor Pemerintahannya. Sepatutnya kantor lebih dimaksimalkan untuk melayani masyarakat ketimbang melayani tiap malam ke rumah pribadi delegasi dari masing-masing kelurahan. Apalagi janji politiknya lalu, akan selalu mengunjungi rakyat, bukan mengundang rakyat seperti ini," terang Yudi, Rabu, 23 Februari 2022.
Ia pun meminta agar Wali Kota jangan punggungi rakyat saat bertemu sebagai foto viral yang beredar sebelumnya. Dan pihaknya berharap agar Wali Kota sadar akan tugasnya sebagai abdi atau pelayan rakyat. Bukan menjadi raja di rumah pribadi yang disewa menjadi rumah dinas selama hampir 4 tahun menjabat saat ini.
Laki-laki yang akrab disapa Yudy Bongkar ini meminta H. Muhammad Lutfi untuk turun berada di tengah-tengah rakyat. Bukan malah bermalas-malasan menerima aspirasi dari di kediamannya.
"Pemimpin yang baik bukan menerima aspirasi masyarakat dari rumahnya saja. Namun dia harus sering turun dan masuk ke lorong-lorong pemukiman warga untuk menyerap aspirasi. Ini jugakan janjinya lalu untuk tetap mendatangi rakyat. Anehnya, malah bermalas-malasan menerima aspirasi di rumah seperti yang sering dilakukannya akhir-akhir ini," ujarnya.
Yudi pun menyoroti terkait keberadaan program rumah aspirasi yang tidak difungsikan sebagai mana mestinya. Padahal, ada beberapa rumah aspirasi yang sudah dibuat di beberapa kelurahan dan diresmikan oleh Wali Kota. Program ini juga telah menelan anggaran yang tidak sedikit. Keberadaannya yang tidak berfungsi saat ini, sudah jelas adalah bagian dari penghambur-hamburan uang rakyat.
"Rumah aspirasi yang sedianya untuk menyerap segala keluh kesah rakyat hari ini sudah beralih fungsi menjadi rumah hantu. Rumah aspirasi di beberapa kelurahan tersebut dibayar oleh Pemerintah Kota Bima dengan menggunakan APBD Kota Bima. Tapi tak ada fungsinya. Ini pemborosan dan bisa diduga masuk dalam kegiatan yang tak bermanfaat dan telah merugikan keuangan negara," ungkapnya.
Sementara terkait riak riak lanjutkan dua periode yang kerap terdengar pasca pertemuan dengan warga di kediaman Wali Kota. Yudy menanggapinya, kondisi ini jbarat pungguk merindukan bulan.
"Wali Kota jangan berhayal dulu, karena yang kita amati selama Lutfi Feri memimpin, tidak ada perubahan atau prestasi yang menonjol. Dan rakyat pun masih bertanya-tanya model kepemimpinan yang ditunjukkan ke masyarakat Kota Bima sejauh ini yang perubahan nyata hanya terlihat pada keadaan rumah dinas atau pribadi Wali Kota yang semakin mewah dan megah dari hari ke harinya," ujarnya.
Selain itu, Yudy juga menyentil, pembangun RTP Kodo, Gedung Puskesmas, pembangunan sayap kantor Wali Kota dan pembangunan mesjid di halaman kantor Wali Kota Bima bukan sesuatu hal yang menarik dan dikatakan sebuah prestasi. Karena Pimpinan daerah sebelumnya juga melakukan hal itu. Dan malah lebih banyak trobosan Pemimpin yang lama ketimbang saat ini di Kota Bima.
Sementara itu, lanjut dia, di masa pendemik Covid 19, tidak ada program pemulihan ekonomi dan jaminan kesehatan dari Pemerintah Kota Bima sebagai bentuk menyelamatkan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah saat ini. Pemerintah Kota Bima hanya berpikir untuk Pembangunan infrastruktur dan kepentingan politik untuk kemenangan ditahun 2024 mendatang.
"Kondisi ini semestinya harus dievaluasi dan kerja pemimpin itu untuk pengabdian pada masyarakat. Bukan pada kebijakan pembangunan fisik semata di tengah kebutuhan substansi rakyat tidak menjadi hal penting di mata pemerintah daerah," ungkapnya.
"Jika tidak ada kebaikan ke depannya, Kami kader PDI Perjuangan yang akan terus perjuangkan hak-hak rakyat di Kota dan menempatkan rakyat di tempat yang semestinya," tegas Yudi menambahkan. (RED)
No comments