Usrah: Dapat WTP, Tapi Fakta Banyak Temuan BPK, Pengelolaan APBD Bima dinilai Gagal
BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Mendapatkan WTP selama berturut turut tak sebanding dengan pengelolaan APBD yang baik. Inilah yang terjadi di Kabupaten Bima, dengan adanya temuan BPK perwakilan Provinsi NTB atas pembangunan masjid Agung dan heboh lainnya ada temuan pada Dewan sebesar 500 Juta. Kondisi ini menandakan ada dugaan konspirasi pada pembahasan APBD Bima dan berdampak pada temuan BPKP. Hal ini disampaikan Usrah SH selaku pendiri dan pembina LSM Bima Coruption Watch (BCW), Minggu (4/6).
Ia menyampaikan hal ini memang dia telah analisa sejak awal. Pasalnya, Terlihat dan nampak akan kemampuan dari pemimpin kita dalam pengelolaan APBD dan didukung oleh tutup matanya para DPRD Kabupaten Bima selama ini.
Kata dia, untuk mendapatkan WTP itu gampang. Akan tetapi fakta hari ini pengelolaan APBD terkesan amburadul pasca temuan yang ada. Bisa saja di seluruh OPD ada temuan yang sama," tutur Usrah.
Selain itu, kekuasaan dinasti mayoritas pasti seperti ini di Indonesia. Selama kepemimpinan Istana di kabupaten Bima selama 4 periode tak ada perubahan yang signifikan, kita bisa melihatnya kok," tandas Usrah.
Akan tetapi, Selama ini baik Kejaksaan dan Polda NTB bahkan KPK hanya tutup mata saja atas dugaan banyaknya korupsi di kabupaten Bima dengan bukti temuan Lembaga resmi seperti BPK," sesalnya.
"Sebagai pemerhati dan pengiat kebijakan pemerintah, pihaknya merasa kecewa dengan pengelolaan APBD kabupaten Bima yang anggarannya 1,8 triliun dibawah kepemimpinan IDP-Dahlan tahap I dan II ini tak ada perubahan kabupaten Bima yang signifikan dan terlihat jalan ditempat," ujarnya.
"Seharusnya, Dengan APBD 1,8 Triliun daerah kabupaten Bima akan lebih maju dan ngga seperti ini," terang Usrah.(MARLIN)
No comments