Usrah: Pemprov NTB Bisa Ngutang, Itu Lucu?

Keterangan Foto: Pendiri dan Pembina LSM BCW Usrah SH.


Jakarta,KabaroposisiNTB.Com--Didalam pengelolaan suatu anggaran daerah baik itu pemerintah kabupaten maupun provinsi tak bisa ada utang untuk dibayarkan ke pihak ketiga maupun masyarakat. Pasalnya, pembahasan awalnya oleh lembaga eksekutif dan legislatif lalu eksekutif melaksanakan. Tapi lain halnya provinsi NTB, kok bisa ada utang kepada pihak ketiga. Inikan lucu, demikian disampaikan Usrah SH selaku pendiri dan pembina LSM Bima Coruption Watch (BCW) pada media ini, Jum'at (15/7).


Ia menjelaskan pengelolaan anggaran itu harus diselesaikan tiap tahunnya. Ini kok masih ada utang seperti cara pengelolaan Zul-Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB atas APBD Pemprov NTB. 


"Kuat dugaan, Dewan juga tutup mata atas hal ini. Selain itu diduga ada permainan dalam pengaturan APBD antara lembaga eksekutif dengan legislatif," jelas Usrah.


Dikatakannya, masyarakat NTB harus mampu membuka mata atas hal ini. Apalagi mereka mau melanjutkan dua periode di periode awal saja, mereka tak mampu mengantarkan NTB keluar dari nominasi provinsi miskin. 


"Ini bukan provokatif, tapi fakta di lapangan. Adanya MotoGP dan Cross itu adalah penempatan pemerintah pusat karena dinilai NTB layak, bukan dari hasil lobi Zul-Rohmi. Disisi lain, segudang persoalan banyak terjadi dibawah kepemimpinan mereka tak dapat diselesaikan," tutur Andre Sapaan Akrab Usrah.


Seperti halnya Geopark Tambora juga menghabiskan anggaran dan tak ada keuntungannya. Masih banyak hal lain yang diperuntukkan dari anggaran itu, seperti perbaikan jalan dan lainnnya.(MARLIN)

No comments

Powered by Blogger.