Pertanyakan Kontribusi BUMD, DPRD NTB Akan Panggil Semua BUMD Pekan Depan
MATARAM,KabaroposisiNTB.Com--Dalam hal ini Ketua Komisi III DPRD NTB "Bidang Keuangan dan Perbankan Daerah" (TGH. Mahalli Fikri) mengatakan bahwa akan mengundang semua badan usaha milik daerah pekan depan, ujar Ketua Komisi III (TGH. mahalli Fikri), kemarin (17/06).
Kata Ketua komisi III (TGH. mahalli Fikri), bahkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), "mendengarkan kondisi BUMD, karena sejak saya disini, saya belum pernah bertemu sama semua BUMD, katanya.
Rencana pertemuan dengan semua BUMD, Ketua Komisi III menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan hanya sekedar basa basi silahturahmi, tetapi Komisi III DPRD Provinsi NTB bermaksud memberikan dukungan pada BUMD, agar semangat dan usahanya tumbuh besar yang pada akhirnya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), katanya.
Kata dia, " Semua perusahaan daerah, kita ingin mendengarkan apa saja kendala mereka dalam berusaha dan kita juga ingin mendengar harapan mereka".
"Setelah kami mendengarkan kendala dan harapan mereka, kami akan berusaha mencarikan solusinya, supaya pendapat BUMD kita meningkat", tuturnya.
Ketua Komisi III DPRD juga mengungkapkan bahwa perusahaan milik daerah harus terus tumbuh dan tentunya harus lebih besar lagi, tidak dibiarkan stagnan tapi berikan kesempatan untuk besar termasuk penambahan modal inti kalau memang itu diperlukan, ucapnya.
Langkah untuk memaksimalkan BUMD sebenarnya telah dilakukan pemerintah dan DPRD. Namun, hanya saja sejauh ini Komisi III DPRD NTB upaya yang telah dilakukan belum memberikan kontribusi yang diharapkan bagi daerah, cetusnya.
"Misalnya begini, upaya yang dilakukan itu yakni sudah ada PERDA penambahan modal untuk PT. GNE. Nah, sekarang apa, jangan hanya tulisan saja, tapi eksekusi seperti apa? tanyanya.
Sementara itu, dorongan untuk mensuport BUMD juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Provinsi NTB (Sambirang Ahmadi) lebih spesifiknya politisi dari fraksi PKS tersebut menginginkan inovasi muncul dari manajemen memenuhi modal inti.
"Kita akan dorong, supaya manajemen bekerja maksimal memenuhi modal inti 3 Triliun sebelum batas Desember 2024, sebab kalau tidak mampu sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka kelasnya akan turun menjadi BANK Perkreditan Rakyat (BPR)", pungkasnya.
BANK NTB akan didorong melakukan percepatan proses perubahan AD/ART terutama kesempatan membuka ruang masuk para investor baik perorangan atau swasta.
Dia juga mengatakan bahwa langka yang telah direncanakan manajemen kita dukung, agar segera dilakukan, tegasnya.(ALFAISAL)
No comments