KOHATI HMI Cabang Mataram Gelar Foccus Discussion

foto: Kohati HMI Cabang kota Mataram Gelar Foccus Discussion.

Mataram,KabaroposisiNTB.Com--Merespon berbagai Kebijakan Publik di Indonesia KOHATI HMI Cabang Kota Mataram mengelar diakusi Publik dengan menghadirkan berbagai Penggerak Perempuan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda se-Kota Mataram dengan mengangkat tema Diskusi "Perempuan:  Politik dan Kebijakan Publik"

Diskursus ini dilaksanakan di Aula Kantor Bidang Statistik Diskominfotik NTB dengan menghadirkan Narasumber, Dewi Chandra Hazani, M.SI Dosen Komunikasi Politik Alumni UGM, Humaira, M.Pd Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram dan Muh. Alifuddin, S.Pd (Direk. Real Freedom Institute NTB). Sabtu (10/10/20)

Membedah pada sisi perempuan, dosen UMMAT menekankan pentingnya meningkatkan kualitas bagi perempuan agar tidak terjebak pada dokrin-doktrin indiologis, doktrin agama yang kecendrungan menkan posisi perempuan.

"Interprestasi atas dalil dogma harus benar-benar mampu dirasionalkan hanya dengan belajar, merasionalkannya, sebab kebudayaan kita hari ini doktrinnya selalu melemahkan posisi perempuan" 

Lebih lenjut, Bunda Ira sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa posisi perempuan dalam sejarah sangat memprihatinkan, diberbagai kebudayaan masa lampau mendiskreditkan posiis perempuan, dan mengatakan perempuan adalah aib, buruk, bodoh dan lemah.

"Jangan lagi perempuan menjadi Follower laki-laki, kalau perempuan mau maju jangan terjebak pada persoalan canti, popularitas, dan tampilan" 

Pemateri kedua tentang politik, dosen UIN Mataram sekaligus mantan sekjen PMII, Yunda Dewi Chandar Hazani, M.SI, politik perempuan selalu pada soal ruang dan kemampuan personal dalam hal konsolidasi, akomodasi dan lobi pada partai Poltik, perempuan dalam Politik diberi ruang pada 30% untuk terlibat dalam politik. 

"Saya punya pengalaman politik, pernah ikut calon DPR, pengalaman saya pada politik cukup memberikan saya oelajaran, ikut dalam politik mendampingi TGB untuk meraih Popularitas" 

Dosen UIN ini, mendorong perempuan-perempuan untuk tetap semangat belajar, jangan takut tampil dalam berpolitik, disana banyak pembelajaran dan pengalama yang memupuk kita untuk menjadi matang.

"Akhirnya saya mendapat suara terbanyak, tapi pilihan saya lanjut studi di Master di UGM dengan mengabil jurusan Komunikasi Politik"

Beliau mengingatkan kepada perempuan-perempuan agar menguatkan diri, belajar dan raih prestasi-prestasi agar tidak anggap lemah dan bodoh. 

Pemateri ketiga Muh. Alifuddin, S.Pd, penggiat sosial-Politik sekaligus direk. Real freedom institute NTB, menyampaikan perihal kebijakan Publik, dalam diskursus ini pemateri menjelaskan pentingnya peran teori-teori kritis dalam melihat kebijakan publik.

"Menjadi Feminim itu tidak cukup, butuh segudang pengalaman perempuan sebagai argumen, saya banyak mendengar pengalaman2 penindasan perempuan, dikampus, di tengah masyarakat sosial budaya, politik, dll. Hak-hak ini penting untuk diskusikan, sebab negara defisit pada pengetahuan injuctice sekaligus anti terhadap perkembangan teori-teori kritis dan aksi massa" tuturnya.

Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa Berbicara perempuan harus menjadi diskursus yang serius,  sebab dalam tubuh perempuan terdapat segudang ketidak-adilan, dengan begitu kita bisa mendiskusikannya menajdi moral publik, etika publik yang bukan sekadar soal etika Hak, jumlah Hak dan seterusnya. 

"Diskusi kebijakan publik, jangan juga masuk menjadi gender equality, krna berpotensi menjadi patriarki juga" 

Secara politik, perempuan tapil dengan kepercayaan diri, jangan terjebak pada anggapan misoginis dan menjadi liberal sebab dari konfrontalisasi atas sejarah. 

Menutup diskusi ini, beliau menjelaskan bahwa Kebijakan Publik masih patriarki, Kenaikan Iuran BPJS, upah buruh, atau juga soal isu terbaru soal omnibuslaw yang menuai penolakan dimana-mana, kenapa?  karna produksi sejarah masih sangat feodalis, krisis kepercayaan publik atas kebijakan negara. Pungkasnya. 

Ketua KOHATI HMI Cabang Kota Mataram, Fitri menutup diskusi dengan closing statemen, bahwa keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik masih minim, maka penting bagi kita yang menjadi penggiat organisasi untuk terus belajar dan meningkatkan kopetensi diri. 

Hadir dalam diskursus ini, KOPRI, LMDN, IMM, KAMMI, BMIC, HIMMA NW, dan SMI, kegiatan diakhiri dengan sesi Foto bersama.(Red)