Petani Menjerit, NTB Gemilang Gagal Merakyat

MATARAM,KabaroposisiNTB.Com--NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan SDA yang cukup besar dan luas disektor pertanian, sebagian besar mayoritas masyarakat NTB menggantungkan hidupnya dengan hasil  pertanian baik untuk membiayai pendidikan, kesehatan,membayar pajak untuk negara maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Akan tetapi NTB Gemilang dibawah kepemimpinan Zulkiflimansyah dan Hj.Siti Rohmi pasca pemilihan menjadi cagub dan cawagub berbicara soal memajukan daerah dengan memanfaatkan semua potensi SDA yang dimiliki oleh NTB, tapi faktanya tak seperti itu, ujar Fikri ketua LMND NTB saat orasi depan kantor Gubernur dan DPRD NTB, pada senin 25 Januari 2021.

"Salah satu sektor yang diprioritaskan adalah memajukan sektor pertanian saat kampanye dulu. Akan tetapi NTB Gemilang sudah berjalan 2 tahun lebih dan persoalan pertanian masih belum mampu diselesaikan, itu artinya jargon NTB Gemilang yang diusung belum mampu menjawab persoalan petani secara totalitas," tandas Fikri.

Miris terjadi Tutur Fikri saat orasi, Ditengah situasi covid19 saat ini petani sedang dihadapkan dengan krisis, musim tanam tiba dengan harapan para petani bisa kembali memulihkan situasi ekonomi demi memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, justru petani mengadapi problem besar persoalan kelangkaan pupuk, penjualan diatas HET, penjualan paket pupuk, serta persoalan kebutuhan subsidi pertanian lainya seperti bibit, dan obat-obatan adalah problem mendesak bagi petani dan hampir semua daerah dibeberapa kab/kota yang ada diNTB mengeluhkan tentang sulitnya mengakses kebutuhan pertanian," akurnya.

"Beberapa problem yg dialami oleh petani bukan tanpa alasan yang jelas, Pemerintah melalui Permentan No 49 thn 2020 telah mengatur standarisasi harga HET semua jenis pupuk tetapi lagi lagi petani masih saja dikebiri oleh tangan tangan rakus yang merampas hak petani dengan menjual pupuk diatas HET, menjual pupuk paketan, pendistribusian yang tidak tepat sasaran dll dan terindikasi beberapa persoalan itu sengaja dibiarkan, hal itu disebabkan oleh tingkat pengawasan masif pemerintah dalam proses pendistrubisan kebutuhan pertanian kepada petani tidak dilaksanakan sama sekali," tuturnya.

Lanjutnya, Kemudian problem yang paling urgen adalah persoalan terkait masalah RDKK yang tidak pernah diperbaharui oleh pemerintah setiap tahunya, itu dapat ditemukan dengan masih banyaknya sebagian besar para petani yg belum termasuk diRDKK sehingga berpengaruh besar terhadap penyediaan pupuk selalu terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan petani,'' ini menjadi tanggung jawab pemerintah jelasnya tapi Dua Tahun Zul-Rohmi dinilai Gagal.

Disisi lain, Berdasarkan aturan yang berlaku untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus terkelompokan agar diakomodir didalam RDKK, dan saat ini sama sekali pemerintah tidak melakukan pendataan serta pemberdayaan terhadap petani yang belum termasuk diRDKK agar bisa mengaskses pupuk bersubsidi dan kebutuhan pertanian lainya sesuai dengan Amanat UU No 19 thn 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani," tambah Fikri.

"Maka dari itu kami dari Eksekutif Wilayah LMND NTB mendesak pemprov NTB untuk segera mengevaluasi kembali data RDKK disetiap kab/kota diNTB dan segera melakukan pendataan bagi petani yang belum masuk diRDKK, Hentikan penjualan paket pupuk, serta mendesak pemprov NTB bertindak tegas terhadap para mafia yang menjual pupuk diatas HET dan distribusikan kebutuhan pertanian secara adil dan merata," Pintanya.(KO.O2)