Prioritas APBD 2020, Politik Ataukah Rakyat

foto: Samsul Rizal Warga Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, BIMA-NTB.

BIMA,Kabaroposisi--Seperti kita ketahui dan dilansir media ini sebelumnya, bahwa pada Jum'at malam (28/11/2019) kemarin telah digelar sidang paripurna pengambilan putusan akhir APBD Pemerintah Kabupaten Bima tahun Anggaran 2020 dengan Total APBD senilai Rp.1,8 Triliun rupiah. Hal ini patut kita tunggu semua apakah APBD 2020 itu pro Rakyat atau sebaliknya. Demikian disampaikan Samsul Rizal penilik Akun Fb Rizal Patikawat pada media ini, Senin 2 Desember 2019. 

Syamsu Rizal salah satu pengiat dan aktivis asli Kecamatan Madapangga ini, menyayangkan bahwa dari jumlah APBD tersebut didominasi belanja aparatur pemerintah dan kegiatan yang bersifat Serimonial di setiap SKPD," katanya.

Selama ini saja kepemimpinan IDP-Dahlan saja belum ada pembangunan yang terlihat, malah sebaliknya. Seperti Jembatan Lewi Mori yang 2020 ini tertunda, padahal udah lama pembangunan ini ditunggu-tunggu masyarakat Kabupaten Bima akan tetapi belum juga terealisasi. Ini menunjukan tingkat kemampuan lobi ke pemerintah pusat kurang dari Bupati dan wakil bupati Bima belum lagi banyaknya hal yang terjadi selama ini banyak terjadi seperti kasus di bidang pertanian yang berdampak fatal pada rakyat.

Belum lagi baru-baru ini terkait rencana pembangunan Mesjid Raya yang dikejar harus dituntaskan Desember ini. Apalagi pembangunan Mesjid inj yang dianggarkan 10 Milyar tahun pertama dari program Multiyears tahun pertama," terangnya.

Apalagi terlihat jelas dari pemaparan pengesahan APBD diatas tegas Rizal, tujuannya adalah untuk memenuhi hasrat dan kepentingan pribadi dan sesaat kepala Daerah Kabupaten Bima, lebih khusus para oknum pejabat dimasing masing SKPD untuk mendapatkan honor banyak setiap bulan dalam setiap kegiatan dimaksud," ungkapnya. 

Dirinya menuding bahwa pembahasan APBD Kabupaten Bima di tahun 2020 ini sarat kepentingan sesaat, kepentingan golongan baik dari pihak eksekutif juga legislatif, demi orang orang tertentu.

Warga Lainnya, Ahmadin sebagai warga Bima yang lahir di Bima punya kepedulian tinggi terhadap Bima tentunya bagaimana mengalamatkan uang rakyat l, atas rencana penggunaan APBD tahun 2020 oleh pihak pemerintah yaitu eksekutif dan legislatif," jelasnya seraya menegaskan bahwa di eksekutif remot kontrolnya adalah Bupati dan sekda Drs.H.Taufik Hak.

Masalahnya, bahwa dari sisi keberpihakan anggaran bahwa pemerintahan IDP-Dahlan tidak berpihak pada kepentingan rakyat justru hanya dianggarkan banyak untuk kegiatan yang sifatnya Hura Hura saja,"tandasnya.(Koo1)