Pemda Pilih Bulu Terhadap Media, Wartawan Kanker di Tengah Pandemi Covid-19

foto: Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq.
Bima,KABAROPOSISI.Com--Anggaran bagi beberapa media di Jajaran pemerintah daerah terkesan tumpang tindih ditengah pandemi Covid-19, nasib para kuli tinta sangat menyedihkan baik itu media cetak dan online, dan mereka terlihat Kanker (Kantong kering), sementara Sekretariat Daerah menghimbau dan menginstruksikan agar para wartawan dan pimpinan media diperhatikan saat virus Corona saat ini. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq.

Pasalnya, terkesan pencairan dana bagi media ada pilih bulu ditengah corona saat ini, belum lagi perbedaan media cetak dan Online terlihat jauh sekali kontribusinya saat ini bagi pemberitaan kinerja pemerintah, demikian disampaikan oleh salah satu pimpinan media Syamsudin Al-Haq, pada media ini, Rabu (27/5/20).

" Dirinya sesalkan, kinerja Pemerintah Daerah  melalui Humas dalam mendata media yang aktif dalam pemberitaan pemerintah daerah terlepas mereka memiliki CV atau PT Perusahaan media," ucapnya.

Selain itu, terkesan pilih bulu bagi kalangan media di Pemerintah daerah dalam pemberian anggaran pemberitaan bagi perusahaan media," Sesal Syamsudin Al-Haq Pimpinan Media Nuasa Post Online cetak dan Online.

" Mirisnya lagi, banyak terdata media yang mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah terkesan pilih bulu, apalagi nasib media Online sangat menyedihkan saat ini terkesan mereka ngga dapatkan kontribusi," ucap Syam.

Apalagi ada beberapa kebijakan Kabag Humas terkesan pilih bulu, dan ada beberapa media yang eksis memberitakan kinerja pemerintah tapi ngga diakomodir baik itu pendanaan Advetorial, maupun pembiayaan kerja samanya," jelas Syam.

Berdasarkan informasi juga didapat ada pembayaran spesial kepada beberapa kalangan pewarta atau pimpinan melalui rekomendasi khusus, pada hal mereka ngga memberitakan kinerja pemerintah. Hal ini juga tak sesuai pertemuan para media dengan bupati Bima 2019 lalu," tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan kasubag Humas Pemerintah daerah (Pemda) Bima belum bisa dikonfirmasi terkait tudingan dan dugaan ini. (KO1)

No comments

Powered by Blogger.