HMS Mengajak Masyarakat Untuk Membudidayakan Mangrove

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Anggota DPR RI Muhammad Syafrudin ST, MT, melaksanakan bimbingan tekhnis percepatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berlangsung di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, Rabu (22/12). Selain pihak Kementrian, kegiatan ini dihadiri oleh Camat, Danramil, Kades Nggembe, Kades Lewintana, Kades Tumpu, Kades Darussalam kemudian sekcam Bolo juga dihadiri oleh Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima.

Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat yang tinggal disekitar pesisir yang memiliki potensi untuk menanam Mangrove, Adapun terlaksananya kegiatan ini hasil kerjasama komisi IV DPR RI dan Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM), juga bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Kegiatan berlangsung 1 hari dan mendatangkan narasumber dari Bidang Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari BRGM sendiri, para peserta dibekali dengan tekhnik penanaman kemudian upaya pengembang biakan Mangrove dengan sistim steak atau tanam ulang.

Sementara itu,H.Muhammad Syafrudin atau disapa HMS yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi IV Dapil NTB I pulau Sumbawa yang akrab disapa HMS, berterimakasih atas terselenggaranya kegiatan ini sehingga keinginan untuk menanam Mangrove harus diimbangi dengan tekhnik yang baik supaya jenjang pertumbuhannya kokoh mengingat Mangrove ini rawan akan tumbang atau roboh sebab akan terbawa oleh arus air laut.

Usai acara HMS mempersilahkan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab supaya kegiatan bimtek tersebut memiliki interaksi antara Pemerintah dan masyarakat.

"Kelak jika tanaman mangrove berkembang tidak saja berfungsi sebagai pengembangan habitat laut seperti kepiting, udan dan sejenisnya juga dapat dijadikan obyek tambahan yaitu sebagai tempat wisata mangrove," jelas HMS.

Pantauan media ini, ada beberapa pertanyaan dan penyampaian Aspirasi warga Pesisir dari Desa Darusallam yang meminta program penanaman Mangrove, HMS menghimbau langsung kepada kementrian untuk dibantu. 

"Selain itu, dari pihak kehutanan meminta dibantu kendaraan roda 4 untuk operasional beberapa pos kehutanan di Kabupaten Bima. Saat itu, HMS akan menyampaikan ke pemerintah pusat," kata DPR RI Tiga periode saat Bimteq.(Ko.O1)