Harga LPG 3 kg Naik, GMNI Bima Seruduk Kantor Camat Bolo


FOTO: Saat Aksi GMNi depan Kantor Camat Bolo.

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bima Seruduk kantor camat Bolo melalui aksi demo depan kantor nya, Kamis (3/11).
Aksi GMNI ini, dilakukan atas keluh kesah masyarakat kecamatan Bolo yang menderita akibat melonjak naiknya harga LPG Subsidi 3 kg yang tidak berbanding lurus dengan Perprea dan Surat Edaran Gubernur NTB dalam perihal HET LPG Subsidi 3 kg," kata Korlap Andi. 

Adapun tuntutan kami rekan rekan GMNI yakni Tangkap dan Adlili Oknum yang menjual LPG Subsidi 3 kg di atas HET di kecamatan Bolo. Camat Bolo untuk segera Mengevaluasi Sub Agen (Pangkalan) LPG yang menjual di atas HET. 

Selain itu, Tuntutan GMNI kabupaten Bima mendesak Bupati Bima dan Dinas Sosial untuk mengevaluasi Kinerja Camat Bolo – Perihal LPG subsidi 3 kg. Dan terakhir segera stabilkan kembali harga LPG subsidi 3 kg," pinta GMNI. 

Setelah mereka mengelar aksi, penyampain korlap Andi di forum audiensi dengan pihak camat beserta Sub Agen se-kecamatan bolo  menegaskan bahwa “Gerakan ini kami bangun atas dasar daripada data objektif lapangan hasil temuan observasi kami GMNI," ungkapnya.

"Camat Bolo dinilai tidak mampu  mengawasi kinerja Sub agen Gas LPG ini menandakan kegagalan Ibu camat bolo dalam kepemimpinannya memimpin masyarakat bolo, 
khususnya masyarakat kelas bawah yang wajib mendapatkan porsi Gas LPG sesuai yang telah di subsidi oleh pemerintah”. Tutur Andi. 

“Kami membuat studi banding dengan apa yang sudah di terapkan oleh KSB (Kabupaten Sumbawa Barat) sesuai Surat edaran Gubernur NTB, jikalaupun ada pangkalan yang menjual di atas HET yang sudah di tentukan, maka akan langsung di seret dan ditangkap serta akan di kenakan hukum yang berlaku," tegasnya.

Disisi lain, di kabupaten Bima lebih tepatnya di kecamatan Bolo tidak mampu menjalankan daripada apa yang tercantum di dalam Surat edaran Gubernur NTB. Varian harga jual di pangkalan yang berada di kecamatan Bolo sampai pada Rp.25.000 hingga Rp.35.000, dan ini kami konklusikan camat bolo tidak bisa memikirkan masyarakatnya secara intens dan komprehensif”. Tegas Bung Cahyo Ketua GMNI Bima. 

Lebih parahnya dalam forum audiensi tersebut, rekan-rekan GMNI menanyakan kepada camat Bolo , berapa Kuantitas keseluruhan Sub Agen (pangkalan) yang berada di kecamatan bolo?. sebagai seorang pemimpin sekaligus pihak yang mengawasi penyaluran LPG, Camat Bolo malah menjawab “kita tidak mempunyai data lengkap terkait jumlah pangkalan, karena memang setiap harinya ada penambahan pangkalan di tiap desa” wah wah wah padahal sebenarnya warga yang mau meregistrasi dirinya untuk menjadi pangkalan LPG harus ada berkas administrasi yang perlu di ketahui lebih dulu oleh camat selaku pengawas penyaluran LPG.

Dalam Sikon penegasan GMNI terhadapnya camat Bolo bukan hal yang remeh, akan tetapi ini menyangkut hajat hidup masyarakat Bolo karena memang LPG ini menjadi salah satu kebutuhan primer kelangsungan hidup rakyat miskin khususnya. 

"Dalam Pernyataan sikap kami di GMNI jikalau pihak camat dan pangkalan tidak mampu memberikan tanggung jawab yang sepadan dengn apa yang mereka buat terhadap warga, maka Kami dari GMNI Bima  akan segera secepat mungkin membuat laporan untuk para pelanggar konstitusi dan akan di tindak lanjuti oleh APH sesuai dengan apa yang mereka langgar," ancam Cahyo.(RED)

No comments

Powered by Blogger.