Ditahun Politik, Aparatur dan ASN Sering diundang Penguasa disorot Pegiat
BIMA, KabaroposisiNTB. Com---- Ditahun politik ini, ajang pertemuan diluar agenda resmi sering dimanfaatkan oleh penguasa untuk memperkuat politik melalui intervensi kepada pemerintah Desa serta ASN. Dinamika ini sering terjadi dan bukan lagi hal yang baru, seperti udah menjadi budaya bagi Oligarki kekuasaan dalam mendukung keluarga serta kerabatnya di ajang pemilihan legislatif beberapa tahun terakhir ini.
Beberapa pekan terakhir ini, sering sekali agenda undangan yang dibuat Ketua PKK kabupaten Bima baik ditingkat kecamatan, bahkan di desa, serta di kota Bima pusat pelaksanaan kegiatannya. Hal ini, Kondisi ini membuat pemerintah Desa merasa kecewa dan dianggap agendanya tak bermanfaat disampaikan pemerhati dan pendiri LSM Bima Corruption Watch (BCW) Usrah SH, Jumat (22/9).
Ia menyayangkan hal ini, apalagi saat ini tahun politik. Budaya ini, sering sekali terjadi di ajang politik dan pemerintah Desa mulai dari kepala desa dan jajarannya serta ASN menjadi senjata (alat) untuk kepentingan melagengkan keluarga penguasa di momen pemilihan legislatif (DPR).
"Seperti halnya di kabupaten Bima saat ini, menjelang pemilihan sesuai data KPU, bakal calon ada dari keluarga penguasa baik itu dari Bupati dan Wakil Bupati Bima ada yakni selaku bakal calon DPRD kabupaten, Provinsi dan DPR RI, " ucap Usrah.
Beberapa pekan ini, dirinya mendapatkan informasi sering sekali kades dan ketua PKK diundang oleh keluarga penguasa. Disisi lain, mereka keluhkan pasalnya itu bukan agenda resmi dan dianggap ngga bermanfaat.
Dilain pihak, menurut Usrah ini semua merupakan teknik untuk memperkuat agenda politik, apalagi ini sudah menjadi budaya di kabupaten Bima. Apabila ada keluarga penguasa yang tampil, ASN dan pemerintah Desa sering dijadikan alat politik merekrut kekuasaan, " ungkapnya.
Menyikapi hal ini, Bawaslu Kabupaten Bima harus jeli juga agar Demokrasi di daerah kita menjadi sehat, " Pintanya.
Ditambahkan lagi, penguasa jangan menjadikan kebiasaan memperalat ASN dan Pemdes untuk melanggengkan kekuasaan kasihan mereka, " terang Andre sapaan akrab Usrah.
Merujuk dari keluhan kades atas seringnya diundang oleh ketua PKK kabupaten Bima, dirinya menuding itu langkah politik saja. Apalagi kegiatan seperti ini, menurut informasi dari beberapa kades jarang dilakukan.
"Jangan jadikan Pemdes dan ASN alat politik untuk meraih kekuasaan, " tegasnya. (RED)
No comments