Muncul Dinamika Baru, Dibalik Kasus PT Green, Edy Muhlis: Diduga Kuat Adik Bupati Ikut Terlibat

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima Edy Muhlis.

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Muncul dinamika baru dari pernyataan Ketua Komisi III Edy Muhlis dan juga anggota Pansus Dewan. Ia menyampaikan Bukan hanya Eka Direktur Koperasi Anugerah Bahari, Namun nama Dita Pemilik Koperasi Bumi Bahari Sejahtera (BBS) juga muncul di tengah kasus 26 M yang menghebohkan publik saat ini.

Kata dia, Dita disebut-sebut ikut menjual sembako berupa ayam karkas dari PT Gren yang merupakan adik kandung Bupati Bima, mengutip penyampaian pihak PT kepada mereka saat mereka melakukan investigasi," jelasnya.

Ia menjelaskan keterlibatan adik kandung Bupati Bima ini karena dia merupakan direktur dari koperasi BBS yang juga mengambil barang dari PT Green saat 2020 lalu berupa ayam karkas," itu penyampaian pihak PT," paparnya.

Disisi lain, Ketua Komisi III Edy Muhlismenjelaskan, bahwa PD Wawo tdk punya keterikatan langsung dengan PT Gren, maupun secara tertulis, hanya saja secara tidak langsung dia punya kaitan, rentetanya antara koperasi dengan UD Wawo mereka juga ambil barang tersebut melalui koperasi milik Eka," tutur Edy Muhlis.

"Bahwa PD wawo telah menerima langsung barang dari Koperasi yang dimaksud, yang melakukan kerja sama dengan PT Gren itu adalah kerja sama dengan Koperasi," terangnya.

Sementara menurut Data PT Green, Baru yang di bayar 5 M, bahwa 26 M ini bentuk barang, bukan bentuk uang, total barang keseluruhan 70 ton, dengan tunggakan 21 Milyar. 30 ton di bongkar di Dompu dengan Koperasi yang berbeda," tambahnya.

Diduga Pemilik Koperasi Bumi Bahari Sejahtera, saudara Dita, adik kandung Bupati Bima, menerima barang dan menjual di Dompu dengan senilai 3,5 M.

Lain halnya, berdasarkan keterangan Eka Haryani, bahwa seluruh barang itu diserahkan ke PD Wawo, tapi tidak ada bukti secara Administrasi itu saja yang didugakan terhadap UD Wawo.

"Mengingat carut marut yang melibatkan PD Wawo ini makanya dewan ikut memantau, makanya dewan melakukan pansus, apalagi  perda akan dibuat dalam waktu dekat ini terkait BMUD," tambah Edy Muhlis.(KO.O1)