Terkait Mobdis,Usrah: Diduga Pemda Bima Aneh,Kok Anggota BANGGAR dinilai Asbun

Keterangan Foto: Direktur BCW Usrah SH.

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Terkait Mobil Dinas yang dianggarkan pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 1,4 Milyar itu telah melewati mekanisme dan ada dalam perancangan APBD 2022 serta telah dibahas Dewan. Disatu sisi dua anggota dewan yang merupakan anggota BANGGAR mengatakan itu APBD siluman dan tak ada dalam pembahasan. 

Kata Usrah,ini menandakan pemerintah daerah melalui pernyataan Kabag Protokol dan Pimpinan Komunikasi Setda Bima Suryadin itu sangat lucu, walau memang sebagai Corong Pemda itu tugas beliau," ucapnya.

"Kondisi ini, semakin membuat keruh dan jelas bahwa IDP-DAHLAN tak memahami mekanisme pengelolaan APBD.Pasalnya, seperti pernyataan dua anggota Banggar itu tak ada dalam Pembahasan APBD kok bisa ada muncul pengadaan mobil dinas sebesar Rp1,4 Milyar," jelas Usrah. 

Ada apa dibalik ini semua,apakah dewan yang asbun atau Pemda yang tak paham pembahasan anggaran daerah.Ini patut ditunggu, kelanjutannya," tutur Andre Sapaan Akrab Usrah Direktur BCW, Rabu (16/2). 

Menurut dia, kejadian ini menandakan APBD Bima dibawah kepemimpinan IDP-DAHLAN tak pro rakyat. Dewan aja tak dihargai bahkan mereka yang membahas dan merancang, malah dikatakan sesuai mekanisme," tandas Andre.

Disatu sisi fungsi dewan itu mengawasi dan mengontrol. Jelas jelas mereka tau dan ngga mungkin asal bunyi kok, apalagi udah diketuk. Ini menandakan IDP-DAHLAN dinilai diktator dalam pengelolaan APBD, dewan aja di anggap main main. Bagaimana Bima bisa maju kalau seperti ini," terang Andre.

"Belum lagi saat ini, kita lagi menghadapi pandemi Covid, masa pengadaan mobil dinas dinilai penting. Semua kondisi ini menunjukkan keberpihakan kepada rakyat atas APBD triliun naa kosong alias nihil dari kepemimpinan IDP-DAHLAN," tambah Usrah pegiat pemerhati kebijakan ini.(Ko.O1)

No comments

Powered by Blogger.