Isu Pungli P3K, Dananya diduga dipergunakan untuk Legislatif

Keterangan foto: Pendiri dan Pembina LSM BCA Usrah SH. 

JaKaRta, KABAROPOSISINTB. CoM- Dimana- mana kekuasaan bisa diraih dengan berbagai cara, apalagi yang telah menaungi kekuasan apalagi ada keluarganya yang ikut calon. Seperti di pemilihan legislatif DPRD kabupaten Bima pada Februari tahun 2024 lalu. 

Saat ini kabupaten Bima digemparkan oleh isu dugaan pungli atas lolosan P3K yang nilai nominalnya fantastik 5-10 juta per kepala bahkan lebih. Ini menjadi ramai perbincangan serta pembahasan masyarakat kabupaten Bima. 

Disisi lain, ini menyeret Dinas Dikbudpora melalui salah satu kabidnya. Benar apa ngga dugaan ini walahualam bisafat. Kalaupun seandainya benar lalu kemana anggarannya, ini. Patut dianalisa dan dibahas, jelas Usrah SH pegiat dan pemerhati kebijaksaan pemerintah. 

"Seandainya itu benar, dalam pandangannya ini menjadi komplek dan klimaks. Dalam suatu kebijakan ngga mungkin seorang kabid itu berani mengambil kebijakan tanpa ada perintah, " Ucapnya lewat analisisnya. 

Apalagi, Katanya mereka selalu membantah tak melakukan hal itu. Disisi lain, kawan kawan media memiliki bukti pernyataan lulusan P3K itu di wilayah kecamatan Monta seperti termuat di media beberapa hari kemarin. 

"Inikan miris, malahan wartawan diduga memeraa dengan alasan tertentu seperti termuat juga di media, " Kasihan daerahku. 

Kembali kepada point diatas, dugaan pungli ini kalau benar pastinya aliran dana ini dipakai pada  saat pemilihan legislatif. Apalagi proses permintaan sejak tahun 2023, ini analisanya. 

Kenapa bisa begitu pasti bertanya? Normatifnya siapa atasan Kabid dan Kadis tinggal dipahami aja bukan menuduh. Disimpulkan anggaran itu dipakai untuk Pileg, itu jelasnya. 

"Hal ini kalau benar, itu pandangan dan analisa dirinya semau kembali kepada penilaian pembaca semuanya. Jadi keadaan daerah kita sangat gawat kalau ini terjadi, apalagi tahun 2024 ini tahun politik, " Ungkapnya.

Sementara itu, hari ini lembaga legislatif memanggil dinas terkait guna mengklarifikasi isu isu di Dikbudpora. Akan tetapi terlihat para dewan hanya mementingkan pokirnya di sekolah saja bukan menitikberatkan pada persoalan dugaan pungli. Ini menjadi miris sekali menurut dia. 

Lebih lanjut, kata Usrah sapaan akrab Andre fungsi kontrol dewan harus lebih menjadi prioritas yakni polimik di masyarakat harus dituntaskan dan diberi efek jera kepada para pejabat. Salah satunya mengingatkan Bupati agar penempatan pejabat tak seperti ini, yakni bisa membuat gaduh di masyarakat, " Pintanya. 

"Minimal fungsi kontrol atas birokrasi oleh Dewan itu ada, yakni penempatan pejabat yang amanah dan bersih bukan unsur keluarga dan nepotisme. Apalagi di kabupaten Bima ada penjaringan sekda, " Terang Usrah. (Red)