Presiden Jokowi Bangun 185 Rumah di Tambe Korban Banjir Bandang Bima, Hutan Bagaimana Pak Presiden?

Kabupaten Bima,KabaroposisiNTB.Com--Presiden Indonesia kembali menujukan kepeduliannya dan tanggung jawabnya pada bencana banjir bandang bima NTB kali ini membangun rumah baru untuk korban bencana yang terdata rusak parah dengan mengintruksikan mentri PU pembagunan rumah dilaksanankan.

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, melakukan Ground Breaking, pembangunan Rumah Khusus bagi 185 korban bencana banjir Bima, Jumat 4 Juni 2021, sore, di Desa Tambe, Kecamatan Bolo.

Pembangunan hunian tetap dan infrastruktur dasar pemukiman ini dilakukan diatas lahan seluas 1,6 hentar are, milik Pemkab Bima.Selain dilakukan Bupati Umi Dinda, juga dilakukan Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi NTB & NTT,  Ir Widiarto SP.I. Dan Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan HM Noer.

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE menyampaikan selamat datang dan permohonan maaf, apabila dijumpai hal-hal yang  kurang berkenan, selama Kasatgas beserta rombongan berada di Kabupaten Bima.

Yang laksanakan bersama pada hari ini, kata Bupati, merupakan salah satu bentuk perhatian langsung Presiden melalui Menteri PU. Menghadirkan pembangunan rumah terdampak banjir bagi masyarakat di Kabupaten Bima.

‘’Atas nama masyarakat yang terdampak dan juga masyarakat Kabupaten Bima, menyampaikan salam hormat, disertai ucapan terima kasih kepada Presiden dan Menteri PU,’’ ujar Bupati.

Pembangunan Rumah Khusus ini, lanjut Bupati Bima dua periode ini, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bima, untuk memastikan ketersediaan lahan.Yang akan dilakukan Kementerian PUPR, selain membangun Perumahan, juga akan membangun jalan dan drainase. Kemudian adanya  ketersediaan air bersih.

Dijelaskan Umi Dinda, pada 2 April lalu, masyarakat Kabupaten Bima khususnya di 6 Kecamatan, dikejutkan dengan musibah banjir. Hal itu berawal dari meluapnya sungai Dam Pela Parado yang ada di Kecamatan Monta. Saat itu,  Debit air cukup tinggi, akibat curah hujan yang terjadi selama kurang lebih 9 jam.

Bupati mengaku, pasca bencana pada 2 April lalu, masyarakat korban banjir juga mendapatkan dukungan dan bantuan. Lebih- lebih dari Pemerintah Provinsi, baik dari BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Teknis lainnya.

Ini semua menandakan, begitu cepatnya kita bersinergi. Memberikan perhatian dan sentuhan langsung kepada masyarakat.

Bupati berharap dengan dibangunnya rumah khusus ini, masyarakat bisa menjadi tuan rumah yang baik. Mendukung dan memastikan terlaksananya dengan baik, proses pembangunan. Dari peletakan batu pertama sampai dengan diresmikannya nanti.

‘’Terima kasih kepada BPN yang sudah membantu sehingga ke hari ini. Kita pastikan sudah siap untuk dimulainya pelaksanaan ground breaking,’’ujar Bupati.

Kepada tim siaga bencana, Bupati meminta dapat memastikan penerima manfaat adalah betul-betul masyarakat  terdampak banjir.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi NTB & NTT,  Ir Widiarto SP.I mengaku, kegiatan Ground Breaking merupakan respon Kementerian PUPR RI, atas surat Bupati Bima, awal April lalu.

‘’Kementerian langsung menugaskan kami untuk turun lapangan kemudian memprogramkannya. Terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama seluruh pihak. Mewujudkan program ini menjadi nyata. Itu menunjukkan Pemerintah hadir bagi masyarakat,’’ujar Widiarto

Ground breaking merupakan langkah awal komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bima. Untuk melaksanakan pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak Banjir. Tanpa kerjasama masyarakat dan pemerintah semua tidak akan terwujud.

Dijelaskan Ka Satgas, sebentar lagi di Desa Tambe Kecamatan Bolo ini, akan hadir 185 unit rumah, dilengkapi prasarana dasar umum.

Kita berharap, proses pembangunan rumah ini cepat dilaksanakan. Karena merupakan tempat tinggal dan kebutuhan hakiki untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. 

Turut hadir pada ground breaking tersebut antara lain Asisten III Setda Prov. NTB Ir Muh.  Ridwansyah, Kadis PUPR NTB, Sesditjen Perumahan, Direktur Rumah Khusus, Ka.Balai Penyediaan Perumahan, Ka. Balai Cipta Karya, Ka. Balai Wilayah Sungai NTB, Ka.Balai Jalan Nasional, Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, Sekda Kabupaten Bima, Kapolres Bima dan Kapolres Kota Bima. 

Menanggapi apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Jokowi untuk membangun rumah akibat dampak banjir. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Bima (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Sabtu 06/06/21 mengatakan bahwa yang dibangun itu pak Presiden bukan rumah tapi bagaimana gunung yang ada di Bima dan sekitarnya bisa tumbuh pohon sehingga bisa dinamakan dengan hutan. Sebab hutan yang ada di Bima dan sekitarnya sudah gundul semua akibat pembabatan secara liar oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Mana meteri Kehutanan Republik Indonesia?. Suruh melihat hutan dulu baru bisa tahu tentang bagaimana kebutuhan rakyat sebenarnya karena hutan itu sumber kehidupan. Bukan malah membabat hutan untuk kepentingan tanam jagung diatas gunung. Kami di Bima kepanasan dan kebanjiran karena hutan sudah gundul, katanya. 

Lanjutnya, apakah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak melihat hutan yang ada di Bima dan sekitarnya?. Mana DPRD Provinsi NTB, DPR RI yang konon Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melakukan kepengawasan dan membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang (UU)?, jelasnya. 

Ditambahkannya, Wahai Presiden, DPR RI, DPRD NTB dan Gubernur NTB, kembalikan hak Pemda Kabupaten Bima untuk memelihara kembali hutan karena yang terkena dampak daripada banjir adalah masyarakat Kabupaten Bima akibat hutan sudah gundul. "Jangan duduk enak di kursi empukmu wahai pejabat sehingga melupakanmu dari mengurus rakyatmu,".(KO.O1)